JAKARTA, iNewsPasuruan.id - Pemilu 2024 setahun lagi. Tapi isu pendanaan pemilu sudah panas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan transaksi sebesar Rp1 triliun dari kasus green financial crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait dengan lingkungan hidup ke anggota partai politik (parpol).
"Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini, ada yang Rp1 triliun satu kasus, dan alirannya itu ada yang ke anggota partai politik," kata Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, Kamis, 19 Januari 2023 lalu.
Dikutip dari PPATK, GFC adalah kejahatan luar biasa, di mana sumber daya alam dirusak secara ilegal dan hasilnya dinikmati oleh segelintir pihak dan tidak dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Uang Rp1 triliun tersebut yang diduga mengalir ke anggota parpol tersebut bersumber dari beberapa aktivitas kejahatan lingkungan hidup, salah satunya pembalakan liar.
"Dalam beberapa kasus lama, memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, illegal mining, illegal logging, seperti yang saya sampaikan; illegal fishing yang lari ke banyak kepentingan termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik,">Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Dia menegaskan sedang melacak dugaan pendanaan janggal menjelang Pemilu 2024. "Ya kami lakukan sesuai tugas dan kewenangan kami saja. Termasuk terkait dengan koordinasi bersama KPU dan Bawaslu," kata Ivan dilansir Okezone, Sabtu (28/1/2023).
Dia menegaskan, PPATK akan menjalankan tugas dan fungsinya melacak serta menganalisa aliran uang janggal yang berkaitan dengan tindak pidana. Termasuk juga, soal aliran pendanaan pemilu 2024. "Jadi terkait bagaimana aturan ditegakkan termasuk urusan pendanaan pemilu," tandasnya.
.
Editor : Bian Sofoi
Artikel Terkait
