PASURUAN, iNewsPasuruan.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial kepada 1108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pendopo Bupati Pasuruan Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (16/1/2024). Bantuan langsung yang diserahkan oleh Khofifah tersebut berasal dari anggaran APBD Provinsi 2023, dan jumlah yang disalurkan sesuai dengan data yang di-input oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dengan disalurkannya bantuan sosial yang nilainya tidak terlalu besar tersebut, Khofifah berharap agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.
Penyaluran bantuan sosial ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah provinsi kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria kemiskinan ekstrem, dan menurut data pemerintah provinsi bahwa di Jawa Timur dari tahun ke tahun, angka kemiskinan ekstrem semakin menurun. Menurut data Badan Pusat Statistik yang masuk ke pemerintah provinsi bahwa di tahun 2020 yang lalu angka kemiskinan ekstrem mencapai 4,4 juta jiwa, dan semakin tahun terus menurun hingga di tahun 2022.
Pada laporan yang masuk per bulan Maret 2023 menurun hingga 0,82 juta. Gubernur Jawa Timur berharap angka kemiskinan ekstrem di tahun 2023 yang datanya bisa di akses nanti pada bulan Mei 2024 bisa turun sampai 0 persen, dan sangat dimungkinkan Pemprov Jatim bisa sukses dalam mengatasi angka kemiskinan ekstrem. "Paling cepat bulan Mei ini sudah bisa diketahui berapa penurunan angka yang kemiskinan ekstrem, semoga angkanya bisa nol persen," terang Khofifah, Selasa (16/1/2024)
Khofifah juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kepada warga ini merupakan salah satu dari sekian jenis bantuan dari pemerintah provinsi, di antaranya termasuk bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga menyalurkan bantuan Top Up Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), menyerahkan tali asih kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Relawan Taruna Tanggap Bencana (Tagana), serta Relawan Jatim Social Care (JSC).
"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov kepada masyarakat, dan bantuan ini harus dijadikan semangat untuk keluar dari kemiskinan ekstrem," lanjut Khofifah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Suwito Adi menjelaskan jika angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pasuruan sekitar 27 ribu, dan jika dijadikan Kepala Keluarga sekitar 6000 KK. Data angka kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pasuruan tersebut, secara spesifik kriteria kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan hanya 1108 warga. Kondisi ini mengingat jumlah kemiskinan non ekstrem berjumlah sekitar 5500 warga, dan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan diambilkan dari anggaran fiskal dari pemerintah pusat.
"Kita mendapatkan data warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu dari BPS, kita hanya tinggal input datanya dan kita laporkan kepada pemerintah provinsi," ujar Suwito Adi. Gubernur berharap pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur bersinergi dengan semua leading sektor, sehingga bisa mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. "Kita terus mendorong pemerintah di daerah kota dan kabupaten untuk terus bersinergi dengan semua leading sektor, ini gunanya untuk percepatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Gubernur Jawa Timur.
Editor : Bian Sofoi
Artikel Terkait
