Ijtima’ Ulama: Tindak Tegas Restoran Mewah Tak Taat Aturan Produk Halal 

Menurutnya, kawasan produk halal ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi umat. ”Umat butuh pilot project seperti kawasan produk halal. Dulu misalnya, pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh takmir masjid. Begitu dikelola oleh Dompet Dhuafa, menjadi luar biasa. Saat ini belum ada partai politik yang mau peduli dengan kawasan halal. Kalau ini di-launching, itu riil PKB yang mempelopori kawasan halal di DKI,” tuturnya. 

Nantinya, masing-masing Dewan Pengurus Cabang PKB DKI Jakarta kemudian membuat kawasan halal di masing-masing wilayah. ”Ini paling mudah ditempelkan ke masjid, pesantren. Misalnya ada baju koko, kopyah bikin sendiri. Politisi PKB yang mengawal kebijakannya. Ini riil untuk umat,” katanya. 

Cholil Nafis menyebtu bahwa bisnis produk halal saat ini menjadi tren dunia, baik dalam hal produk makanan dan minuman, pakaian, dan lainnya. ”Ini prospek bisnis yang besar. Bagi orang mukmin, makan halal bukan hanya halal semata, tapi ini juga akidah,” paparnya. 

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada 2022, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa.

Data State of the Global Islamic Economy Report 2022 menunjukkan belanja penduduk muslim global menghasilkan dana sebesar USD2,02 triliun atau Rp30,516 triliun pada sektor industri halal. Sementara data Kemendag, pengeluaran umat Islam untuk produk dan layanan halal 2020 sebesar USD184 miliar dan diproyeksikan meningkat 14,96% atau mencapai USD28,6 miliar pada 2025. ”Ini potensi luar biasa yang harus kita kembangkan. Kita buat kawasan halal yang nyaman, enak maka orang akan tertarik,” katanya. 

Menurut Cholil Nafis, pemerintah harus mendukung pertumbuhan industri halal dengan membuat ekosistem produk halal yang bagus. ”Ini kiai yang mengeluarkan rekomendasi, kemudian politisi yang menjalankan. Ini kolaboirasi yang sangat baik. Pengawasannya kiai-kiai PKB. Kalau ini dilaksanakan, PKB bisa menjadi yang terbesar di Jakarta dan saya berharap nantinya Gubernur DKI Jakarta bisa dari PKB,” harapnya.

Editor : Bian Sofoi