PKB Desak Pemerintah Negoisasi Ulang Seluruh Item Biaya Haji

JAKARTA, iNewsPasuruan.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah untuk melakukan negoisasi ulang seluruh item biaya haji baik dari akomodasi, transportasi hingga konsumsi. Tujuannya untuk menekan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sehingga bila ada kenaikan biaya yang harus ditanggung jamaah, jumlahnya kecil.

“PKB sebenarnya punya rumus bagaimana agar skema pembiayaan haji kita tidak semahal yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi ini menjadi kerja bersama baik dari Kementerian Agama termasuk dari Duta Besar kita di Arab Saudi seberapa jauh sebenarnya kemampuan lobby kita ke pemerintah Arab Saudi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB Marwan Dasopang saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Hitung-Hitungan Biaya Haji 2023 : Antara Melayani dan Cari Untung di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023). 

Diskusi tersebut dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Azis, Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Hadir pula perwakilan calon jamaah haji 2023 dari berbagai daerah di Indonesia. 

Marwan menegaskan bahwa renegoisasi seluruh item yang menjadi komponen biaya haji layak untuk dilakukan. Ada beberapa alasan kuat hal itu bisa dilakukan. Pertama, paradigma Pemerintah Arab Saudi saat ini dalam penyelenggaraan haji tidak hanya sekadar pelayanan ibadah tetapi juga ada unsur bisnis. “Maka sudah sewajarnya jika pengguna jasa melakukan penawaran terhadap biaya yang disampaikan penyedia jasa. Baik dari komponen akomodasi, konsumsi, hingga transportasi jamaah selama di tanah suci,” katanya. 

Editor : Bian Sofoi