Harga Beras Makin Mahal, Begini Kata Pj Bupati Pasuruan Andriyanto

PASURUAN, iNewsPasuruan.id - Saat berbicara dengan para pemimpin legislatif di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan pada Senin (25/09/2023), Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, dengan tegas menggarisbawahi lima poin kunci yang akan menjadi fokus utama dalam program pembangunan saat ini di Kabupaten Pasuruan.

Kelima hal ini mencakup isu-isu yang sangat vital, yaitu kemiskinan ekstrim, masalah stunting, pembangunan infrastruktur, permasalahan inflasi, dan persiapan untuk tahun politik 2024. Ketika berbicara tentang masalah kemiskinan ekstrim, Andriyanto menyatakan tekad Pemerintah untuk mengeliminasi kasus ini hingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Ia menekankan bahwa pencapaian ini memerlukan kolaborasi yang kuat dan koordinasi lintas lembaga yang serius. "Kami juga akan menyempurnakan strategi intervensi dalam berbagai sektor untuk mencapai target ini," katanya.

Baca Juga

Massa AMP2 Tuntut Pj Bupati Pasuruan Andriyanto Mundur

Andriyanto juga membahas dua strategi utama yang akan digunakan Pemerintah Pusat untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrim pada 2024, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban. "Pada tahun 2024, tujuan kami adalah mengakhiri kemiskinan ekstrim sepenuhnya, dan kami akan berupaya keras melalui peningkatan pendapatan dan pengurangan beban," ungkapnya.

Selanjutnya, Andriyanto menyoroti permasalahan stunting di Kabupaten Pasuruan yang harus menurun menjadi 14% pada tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan data ini akurat, karena data awal menunjukkan jumlah kasus stunting melebihi target nasional. "Meskipun data awal menunjukkan angka di bawah 14%, kami akan melakukan pengecekan dan verifikasi data yang akurat. Setelah itu, kami akan meningkatkan tindakan penanganan," ucapnya seperti dilansir Kominfo.

Masalah infrastruktur adalah prioritas berikutnya yang diangkat oleh Andriyanto. Ia mengumumkan bahwa pemerintah segera akan melakukan pemetaan dan optimalisasi anggaran untuk proyek infrastruktur. Sumber anggaran tidak hanya berasal dari APBD II, tetapi juga melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Koordinator Marves, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Kami akan menggali potensi anggaran dari berbagai sumber, bukan hanya APBD, tetapi juga melalui kemitraan dengan pihak-pihak terkait," jelasnya.

Editor : Bian Sofoi