Mendagri Minta IKN Tak Diikutsertakan dalam Pemilu 2024, Begini Alasannya

JAKARTA, iNewsPasuruan.id - Pemerintah mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum atau Pemilu 2024. Hal itu disampaikan menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Tito Karnavian menilai kecil kemungkinan apabila IKN baru turut serta dalam Pemilu Serentak 2024. Sebab, kata dia, pembangunan IKN mengandung sejumlah tahapan mulai dari pembentukan badan otorita, pembangunan infrastruktur, dan operasionalisasi pemerintahan.  "Kami lihat dapil DPR untuk IKN dan spesifik DPD, ini baru tahap pembentukan otorita dan infrastruktur. Mana mungkin kita memilih DPR dan DPD-nya di Februari 2024 sementara pemerintahnya belum berjalan," kata Tito dalam rapat yang digelar di ruang Komisi II DPR, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga

Gus Irsyad Gagal Dilantik, Simpatisan Demo KPU

Dia menyampaikan operasionalisasi pemerintahan IKN ditargetkan mulai pada pertengahan 2024. Artinya, sebelum ada pemindahan itu maka DKI Jakarta masih tetap sebagai Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, Tito memandang jika IKN sebaiknya belum diikutsertakan dalam Pemilu Serentak 2024. Sebagai gantinya, pengawasan atas pemerintahan IKN yang seharusnya dilakukan oleh DPRD provinsi dilakukan oleh Komisi II DPR. Sebab, posisi Kepala Badan Otorita IKN telah diatur dalam Undang-Undang IKN sebagai pejabat setingkat menteri. Tito melanjutkan daerah otonom baru (DOB) yang perlu diikutkan dalam Pemilu Serentak 2024 hanya lah daerah-daerah hasil pemekaran Papua.

Saat ini, sudah ada 3 DOB baru yang sudah sah secara hukum yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Selain itu, DPR bersama pemerintah juga sedang menggulirkan rencana pemekaran Papua Barat Daya. "Saran kami dari pemerintah, kita cepat fokus pada itu, karena prinsipnya cepat, maka fokus pada apa keperluannya. Trigger-nya karena ada DOB," ujarnya.iNewsPasuruan
 

Editor : Bian Sofoi