FEB Unair Anugerahkan Doktor Honoris Causa kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Baca Juga

Pengambilan PIN PPDB 2023 Berlangsung, Gubernur Khofifah: 36 Ribu Operator-Call Center Siap Layani

Khofifah melanjutkan, reformasi perlindungan sosial tersebut dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, lewat transformasi Basis Data Terpadu (BDT) menuju sistem pendataan terintegrasi, Satu Data. Kebijakan BDT ini mencakup strategi perluasan cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari sebelumnya 40 persen penduduk Indonesia dengan penghasilan terendah.

"Dengan perluasan basis data ini diharapkan pelaksanaan program bansos dan subsidi dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan miskin," katanya.

Kedua, sambung Khofifah, melalui penyempurnaan mekanisme penyaluran berbasis non tunai. Hal ini diharapkan mempercepat terwujudnya pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasarkan prinsip 5T (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi). 

Baca Juga

Jatim Paling Berlimpah Air Bersih, Setahun Produksi 810,68 Juta m³

Mekanisme penyaluran non tunai yang saat ini berbasis kartu ini, lanjutnya, ke depannya perlu  dikembangkan untuk menggunakan tekonologi keuangan (fintech). Seperti biometrik wajah atau sidik jari, yang memiliki keunggulan infrastruktur transaksi lebih murah, meningkatkan keamanan transaksi, serta memudahkan proses transaksi karena tidak perlu EDC dan tidak perlu lagi membawa kartu.

Ketiga, integrasi program-program perlindungan sosial secara bertahap, antara lain program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP),  program Kartu Sembako atau sekarang Bantuan Pangan Non Tunai, yang berbasis pada target penerima (beneficiaries) dengan program subsidi energi (LPG) yang berbasis komoditas. Ini penting dilakukan, agar ada efisiensi anggaran karena semakin meningkatnya ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Misalnya komponen pendidikan yang terdapat dalam besaran manfaat di PKH dan di PIP tentunya dapat diefisienkan. Kemudian integrasi Kartu sembako dengan subsidi LPG tentunya akan berdampak sangat besar. Laporan TNP2K menunjukan bahwa subsidi LPG ternyata sebagian besar malah dinikmati bukan oleh target sasaran, hanya 32 persen subsidi LPG yang dinikmati oleh masyarakat miskin," tambah Khofifah.

Baca Juga

Ledakan di Blitar Bakal Ditetapkan Jadi Bencana Sosial

Kemudian, langkah keempat, sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan. 

Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar penerima bansos yang sudah 'lulus' atau sudah graduasi dapat dijaga bahkan ditingkatkan tingkat pendapatannya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar tidak hanya keluar dari kemiskinan, namun juga terbebas dari kelompok yang rentan miskin.  

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, berbagai program bansos yang dulunya terdapat di berbagai kementerian, kemudian oleh Presiden Jokowi diinstruksikan agar diintegrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Baca Juga

Soal Pemeriksaan Gubernur Khofifah- Wagub Emil Dardak, Begini Kata Ketua KPK

"Jadi dulu bansos itu ada di berbagai kementerian. Sehingga kartunya banyak, jadi orang makin miskin, dompetnya makin tebal karena banyak kartu. Kemudian Pak Presiden meminta untuk mengintegrasikan bansos itu menjadi satu kartu," katanya. 

Dari situ kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga menjadi referensi untuk mengintervensi supaya ada komplementaritas. Sehingga program perlindungan sosial tersebut  bersifat complementari. 

"Sebelumnya ada yang menerima bantuan sekolah, bantuan kesehatan tapi tidak terima beras. Padahal mereka adalah  bagian dari keluarga  kategoru yang paling miskin. Jadi mereka harus mendapatkan intervensi secara complementary," kata Khofifah.

"Misal dulu masing-masing bansos ini tidak terkoneksi satu dengan yang lain, sekarang terintegrasi dalam satu kartu Keluarga Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat disinergikan antar kementerian untuk penyaluran berbagai bansos," lanjutnya.

KKS ini sendiri bentuknya e-wallet atau dalam bentuk dompet elektronik yang kemudian dibangun interoperability. Dimana para pemegang kartu ini dapat mengakses di empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). 

"Misal dia terima kartu Bank Mandiri, dia tidak hanya bisa mengakses di ATM Bank Mandiri, tapi juga di ATM Bank Himbara lainnya yakni BRI, BNI, BTN. Tentunya di mesin ATM yang tertera logo Himbara dan telah terintegrasi dengan sistem 'LINK'," jelas Khofifah.

Editor : Bian Sofoi